PANGANDARAN BERAS SURPLUS, TOLAK BERAS IMPOR

 PANGANDARAN TOLAK BERAS IMPOR. BERAS SURPLUS BUAT APA IMPOR....!!!
Lahan Padi Kab. Pangandaran 16.000 Ha, per Hektar 6 ton GKG, panen 2 kali setahun jadi produksi per panen 16.000 Ha x 6 ton = 96.000 ton, total produksi pertahun 192.000 ton GKG. konversi beras dengan rendemen 65% maka produksi beras sejumlah 124.800 ton beras pertahun, kebutuhan beras 130 kg per kapita pertahun. dengan jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran 400.000 jiwa, maka kebutuhan beras 130 kg x 400.000 = 52.000.000 kg atau 52.000 ton. sehingga Kabupaten Pangandaran mengalami surplus beras per tahun 124.800 ton - 52.000 ton = 72.000 ton. Pangandaran sudah Swasembada Beras, kalo di Kab. Pangandaran beras mahal.... berarti ada yang salah di Negeri Pangandaran...
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran disahkan tanggal 25 Januari 2014, Ketua KTNA Kab. Pangandaran sebagai salah satu anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
(Warino Si Kepis KTNA Pangandaran)
KTNA Pangandaran

SWASEMBADA BERAS, PANGANDARAN TOLAK IMPOR BERAS ... !!!

Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015
Untuk Jaminan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran melalui BUMD Agribisnis. Konsumsi beras rata-rata 130 kg per kapita per tahun, kebutuhan beras Kabupaten Pangandaran dengan penduduk 400.000 jiwa x 130 kg = 52.000.000 kg pertahun (52.000 ton beras setara dengan 80.000 ton GKG (Gabah Kering Giling) dengan rendemen 65%).
Panen Padi rata-rata per tahun 2 kali, setiap panen membutuhkan 40.000 ton GKG, untuk stok paceklik cukup 50% x 40.000 ton GKG = 20.000 ton GKG, kalo harga Gabah Kering Giling dibeli oleh BUMD Agribisnis Rp. 5.000,-/kg (Rp. 5.000.000,-/ton), maka untuk stok Gabah di Gudang BUMD Agribisnis 20.000 ton x Rp. 5.000.000 = Rp. 100.000.000.000,- dengan Modal Tahun Awal BUMD Agribisnis untuk stok padi GKG cukup 25% (5.000 ton) atau senilai Rp. 25.000.000.000,- kalo APBD Pangandaran 1.000.000.000.000 (1 Triliun) cukup 2,5 % dari APBD, lebih kecil dari biaya Pilkada yang Rp. 36 miliar.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agribisnis sebagai inti yang dikelola oleh PEMDA dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Agribisnis sebagai Plasma yang dikelola oleh KTNA Desa sebanyak 93 BUMP Agribisnis (93 Desa se Kabupaten Pangandaran). Stok padi GKG di BUMP Agribisnis 93 x 30 ton = 2.790 ton dan Stok di Gudang BUMD Agribisnis 2.210 ton, total stok Padi GKG 5.000 ton.
Dana Pembelian Padi GKG di setiap BUMP Agribisnis yang disediakan oleh BUMD Agribisnis : 30 ton x Rp. 5.000.000 = Rp. 150.000.000,-
Inilah kerangka berfikir untuk memberikan jaminan Ketahanan Pangan kepada Rakyat Kabupaten Pangandaran dengan memberikan Harga Padi GKG tinggi saat Panen Raya dan memberikan Jaminan Harga Beras standar tidak akan ada harga beras membumbung tinggi saat paceklik. semoga bermanfaat bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Pangandaran. inilah yang akan dilakukan oleh Calon Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata asli Putra Daerah. semoga Alloh SWT selalu membimbing dan meridloi. amiiin.
(Warino Si Kepis KTNA Pangandaran)

KTNA Pangandaran

UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

 Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan:
1.    Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam  menghadapi permasalahan  kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2.    Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk  meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3.    Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4.    Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5.    Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6.    Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya,  penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7.    Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan  pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum  Republik Indonesia.
8.    Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.    Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
10.    Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11.    Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12.    Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
13.    Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
14.    Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.    Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
16.    Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

KTNA Pangandaran

PROGRAM KTNA PANGANDARAN 2015

Rencana Kegiatan Tahun Kegiatan 2015

Hasil Rembug KTNA Tanggal 14 Desember Tahun 2014

Tempat : Pondok Wisata Nur Rahayu Pangandaran

No	Uraian Kegiatan	Rencana Kegiatan dan Biaya				Ket
		Bulan	Vol	Biaya Satuan	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pemberdayaan SDM Petani Pelatihan Dinamika Kelompok dan Pengesahan / Pelantikan KTNA Desa	Januari	10 Kecamatan	15. 000.000	150.000.000	APBD II
2	Pendirian Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor : 18/Per/SM.600/J/03/13 Tanggal 05 Maret 2013	Januari	93 Desa	5.000.000	465.000.000	APBD II
3	Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Sesuai dengan PERMENTAN Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tanggal 19 Agustus 2013	Pebruari	93 Desa	10.000.000	930.000.000	APBD II
4	Pembuatan seragam  Pengurus KTNA Kabupaten	Maret	36 Orang	100.000	3.600.000	APBD II
5	Pembuatan seragam Pengurus KTNA Kecamatan	Maret	10 Kec. X 32 Orang = 320 Orang	100.000	32.000.000	APBD II
	Pembuatan seragam Pengurus KTNA Desa	Maret	93Desa x 20 Orang x 1.860 Orang	100.000	100.860.000	APBD II
7	Hari Krida Pertanian ( HKP ) ke 43 Pangandaran Expo 2015 Peserta / Kontingen 93 Desa ( 1.004 Orang )	Mei	1 kali Kegiatan	334.000.000	334.000.000	APBD II
8	HKP ke 43 Tingkat Provinsi 2015 Kontingen KTNA Kabupaten Pangandaran 40 Orang	Juni	1 kali kegiatan	63.500.000	63.500.000	APBD II
9	Demfarm / Pilot Projek Desa Centra Komoditi OVOP (One Village One Product)	Juli	51 Desa	25.000.000	1.275.000.000	APBD II
10	Pembuatan Web Site KTNA Kabupaten Pangandaran	Agustus	1 Paket	25.000.000	25.000.000	APBD II
11	Rembug KTNA Evaluasi Kegiatan	November	71 Orang	250.000	17.750.000	APBD II
12	LPJ Tahunan KTNA, Tahun 2015	Desember	71 Orang	250.000	17.750.000	APBD II
	Jumlah				3.414.460.000	APBD II

Pangandaran,   15  Desember 2014

KTNA KAB. PANGANDARAN WARINO MA’RUF ABDULLOH KETUA

KTNA Pangandaran

SOP Pengurus KTNA Pangandaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGURUS KTNA

Peningkatan SDM baik Pengurus KTNA maupun Petani - Nelayan telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program yang pada umumnya bantuan yang diberikan banyak bersifat teknis baik fisik maupun non fisik dan yang menyangkut administrasi keproyekan. Sedangkan pelatihan mengenai pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan petani masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan sasaran setiap proyek yang dijalankan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pengalaman di atas maka melalui Program SOP Pengurus KTNA sebagai bentuk Pemberdayaan Pengurus Petani – Nelayan dan Kelembagaan Petani – Nelayan. Program SOP menitik beratkan pada pengembangan SDM secara Profesional sesuai Tupoksi.

Program SOP Pengurus KTNA sebagai wahana organisasi yang mampu mengelola anggotanya dan melayani anggota. Bukan memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi, bergabung di KTNA Kabupaten Pangandaran adalah PENGABDIAN untuk mewujudkan Kemajuan, Kemandirian dan Kesejahteraan Petani – Nelayan Kabupaten Pangandaran, bukan usaha / kerja mencari fasilitasi gaji atau honor rutin bulanan.

SETANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TUGAS, HAK DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB PENGURUS KTNA

KETUA DAN WAKIL KETUA

T u g a s

Ø  Memimpin dan menjalankan kegiatan kelompok KTNA

Ø  Mengarahkan, membina dan mengkoordinir Sekretaris, Bendahara, Ketua – Ketua Bidang dan Anggota untuk bekerja secara efektif dan efisien (mudah, murah dan bermutu);

Ø  Menjajaki kerjasama dengan pihak lain;

Ø  Menyampaikan informasi dari pihak lain kepada anggota;

Ø  Memimpin Rembug/Musyawarah kelompok KTNA dalam membuat Rencana Kerja, Peraturan, Sanksi dan kesepakatan lainnya;

Ø  Mengkoordinir Sistem Keuangan dan Administrasi Kelompok KTNA.

Hak dan Wewenang

Ø  Memberikan persetujuan pengeluaran keuangan;

Ø  Mewakili kelompok KTNA untuk bekerjasama dengan pihak lain;

Ø  Mengambil keputusan Organisasi;

Ø  Mengambil keputusan segera atas dasar darurat demi kelangsungan kelompok KTNA.

Tanggung Jawab

Ø  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS

T u g a s

Ø  Memelihara buku-buku, ATK, dokumen/arsip organisasi KTNA;

Ø  Mengarsipkan catatan/dokumen/surat-surat kelompok KTNA;

Ø  Membuat surat menyurat dalam kelompok KTNA;

Ø  Menyelenggarakan notulen rapat;

Ø  Mewakili Ketua dan atau Wakil Ketua apabila berhalangan;

Hak dan Wewenang

Ø  Melarang penggunaan barang-barang inventaris administrasi kelompok KTNA yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Ø  Menolak memberikan data kepada pihak lain yang tidak mendapat izin dari Ketua;

Tanggung Jawab

Ø  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua

BENDAHARA DAN WAKIL BENDAHARA

T u g a s

Ø  Membuat rencana keuangan yang mencakup sumber biaya dan penggunaannya sesuai rencana anggaran dan program yang ditetapkan;

Ø  Mengurus soal-soal keuangan;

Ø  Mengarsipkan surat-surat berharga dalam kelompok KTNA;

Ø  Mencatat semua transaksi keuangan kelompok KTNA dalam buku kas;

Ø  Melaporkan kondisi keuangan kepada Ketua;

Hak dan Wewenang

Ø  Menolak pengeluaran yang tidak memenuhi persyaratan;

Ø  Menyetujui pengeluaran kas berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dan sepengetahuan Ketua.

Tanggung Jawab

Ø  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETUA – KETUA BIDANG

T u g a s

Ø  Memimpin dan menjalankan kegiatan kelompok KTNA Sesuai Dengan Bidangnya;

Ø  Mengarahkan, membina dan mengkoordinir Anggota Bidang untuk bekerja secara efektif dan efisien (mudah, murah dan bermutu);

Ø  Menjajaki kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Ketua;

Ø  Menyampaikan informasi dari pihak lain kepada Ketua;

Ø  Memimpin Musyawarah Bidang dalam membuat Rencana Kerja, dan kesepakatan lainnya;

Ø  Mengkoordinir Sistem Keuangan dan Administrasi Bidang Kelompok KTNA.

Hak dan Wewenang

Ø  Memberikan persetujuan pengeluaran keuangan Bidang atas persetujuan Ketua;

Ø  Mewakili Ketua untuk bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan Bidangnya atas persetujuan Ketua;

Ø  Mengambil keputusan Bidang;

Tanggung Jawab

Ø  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Kewajiban Anggota Kelompok KTNA:

Ø  Mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART

Ø  Membayar simpanan kelompok KTNA

Ø  Berpartisipasi dan memanfaatkan jasa kegiatan yang tersedia dikelompok KTNA

Ø  Memelihara kebersamaan, kekompakkan, serta keutuhan kelompok KTNA dan menjaga nama baik kelompok KTNA

Hak Anggota Kelompok KTNA :

Ø  Menghadiri dan berbicara dalam rapat kelompok KTNA

Ø  Memperoleh pelayanan organisasi dan usaha dari pengurus kelompok KTNA

Ø  Memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok KTNA

Ø  Memberikan saran, pendapat dan usul kepada pengurus kelompok KTNA untuk kemajuan KTNA.

PENTINGNYA KETERBUKAAN

Ketidakterbukaan dapat mengakibatkan kecurigaan yang dapat menimbulkan fitnah. Jika hal ini terjadi maka akan timbul konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan KTNA, sehingga yang ada bukanlah kehidupan yang harmonis. Untuk itu diperlukan keterbukaan dalam melakukan setiap kegiatan dalam kehidupan berorganisasi di KTNA.

Masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam suku, agama, adat istiadat, pendidikan, jabatan dan status sosial akan menimbulkan perbedaan - perbedaan dalam kehidupan sehari - harinya. Begitu pula dalam kehidupan KTNA sebagai organisasi petani – nelayan. Untuk menghindari atau mengurangi perbedaan - perbedaan tersebut setiap warga KTNA diminta adanya saling pengertian satu sama lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya KETERBUKAAN diantara warga KTNA yang bersangkutan juga instansi terkait, sehingga tujuan hidup bermasyarakat dapat terwujud dalam keadaan damai.

Dalam beberapa hal, keterbukaan banyak memberikan manfaat positif bagi masyarakat petani – nelayan, misalnya dalam kehidupan KTNA. Jika masing - masing anggota saling menutup diri, maka semakin sulit kelompok KTNA dalam mewujudkan tujuannya. Keterbukaan juga sangat membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan keterbukaan maka akan dengan mudah dapat mencari akar permasalahan dan langkah - langkah penyelesaian secara bersama. Sebaliknya tanpa adanya keterbukaan di dalam KTNA dapat menimbulkan banyak masalah dan kesalahpahaman yang pada akhirnya akan berakibat buruk.

Dalam KTNA, keterbukaan sebuah keharusan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik antara warga KTNA dengan warga KTNA, warga KTNA dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara warga KTNA atau kelompok KTNA dengan pemerintah maupun dengan instansi terkait. Sehingga masing - masing pihak dapat menjalankan kegiatannya secara bersama - sama, saling memberi, saling mengisi, dan saling memahami  untuk tercapainya tujuan bersama.

MENYIKAPI BANTUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita mendapatkan bantuan dari pihak lain baik berupa barang maupun jasa. Begitu pula KTNA dan para petani – nelayan dalam kehidupannya sering mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun lembaga lain yang berkepentingan dalam bentuk prasarana fisik dan non fisik. Bantuan – bantuan tersebut ada yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sampai berhasil, tetapi ada pula yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak memberikan manfaat sama sekali bagi yang menerima. Ada tiga kondisi yang merupakan reaksi dari masyarakat penerima bantuan, yaitu :

1)   Ada sebagian warga yang hanya mau menunggu dan menerima bantuan terus – menerus ( menggantungkan kehidupannya pada bantuan pihak lain );

2)   Ada yang mau memanfaatkan bantuan dengan setengah hati ( tidak dimanfaatkan secara maksimal ) dan berserah pada keberuntungan nasib;

3)   Ada juga warga yang mau memanfaatkan bantuan dengan sebaik – baiknya sesuai fungsi dan manfaat bantuan tersebut, sehingga tujuan meningkatkan taraf hidupnya dapat terwujud.

10 PRINSIP DASAR KELOMPOK KTNA

1.       Kelompok KTNA adalah kumpulan orang – orang Andalan, bukan kumpulan modal.

Kelompok KTNA adalah kumpulan dari orang – orang Andalan yang mempunyai kegiatan dan tujuan yang sama.

Titik terpenting dari kelompok KTNA adalah keterlibatan orang – orangnya sebagai anggota bukan hanya

merupakan sarana kumpulnya uang, barang atau yang lainnya sebagai modal.

2.       Keanggotaan KTNA bersifat terbuka dan sukarela.

Kelompok KTNA beranggotakan orang – orang yang bersedia dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Keanggotaan KTNA terbuka bagi umum, tidak ada batasan golongan tertentu yang dapat menjadi anggota kelompok KTNA. Siapapun dia, apapun jabatannya, berapapun umurnya, pekerjaannya, sukunya dapat menjadi anggota dengan syarat mau memenuhi hak dan kewajiban anggota kelompok KTNA tersebut sesuai dengan AD / ART.

3.       Tujuan kelompok KTNA adalah untuk kesejahterakan Petani – Nelayan.

Tujuan kelompok KTNA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan / taraf kehidupan semua anggotanya para Petani – Nelayan, bukan hanya para pengurusnya atau orang – orang yang mempunyai kekuasaan dan modal besar. Semua anggota KTNA mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam menjalankan kegiatan kelompok KTNA.

4.       Berprinsip Dari, Oleh, dan Untuk anggota.

Dalam menjalankan kegiatan kelompok KTNA, ide / saran / usulan yang akan diterima adalah yang datangnya dari anggota kelompok KTNA itu sendiri, bukan dari Pejabat maupun orang yang berkepentingan lain. Ide / usul / saran tersebut akan dijalankan oleh mereka sendiri sebagai anggota dengan hasil yang akan dirasakan juga oleh mereka sendiri.

5.       Mengadakan pertemuan secara rutin.

Untuk berjalannya kegiatan kelompok KTNA dengan lancar dan sesuai tujuan, kelompok KTNA mesti mengadakan pertemuan secara rutin. Pertemuan rutin ini merupakan sarana untuk saling memberikan masukan dari para anggota, menyampaikan hasil dan perkembangan yang telah diperoleh kelompok KTNA dan juga untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang sedang dialami oleh kelompok KTNA. Dengan pertemuan ini, perkembangan kelompok KTNA dapat dilihat, diketahui dan dirasakan oleh seluruh anggota kelompok KTNA.

6.       Menciptakan Usaha – Usaha Produktif bagi anggota.

Selain peningkatan SDM warga KTNA yang perlu dikembangkan, kegiatan yang bersifat produktif pun sangat perlu untuk dikembangkan dalam kelompok KTNA. Usaha produktif ditujukan untuk kelangsungan hidup kelompok KTNA itu sendiri dan peningkatan pendapatan para anggota.

7.       Mengupayakan pendidikan secara terus menerus.

Kelompok KTNA diharapkan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan Petani – Nelayan. Oleh karena itu pendidikan bagi anggota kelompok KTNA sangat perlu dilakukan. Pendidikan dapat berupa kegiatan formal seperti pelatihan – pelatihan yang diadakan atas kerjasama dengan instansi lain atau pendidikan yang bersifat non formal seperti keterampilan yang diberikan oleh salah satu anggota yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu misalnya Bertani, Beternak, atau membuat kerajinan.

8.       Administrasi dan tatalaksana keuangan bersifat terbuka.

Administrasi maupun tatalaksana keuangan kelompok KTNA harus bersifat terbuka dan transparan bagi semua anggota kelompok KTNA. Tidak hanya Ketua atau Pengurus yang berhak mengetahui tentang administrasi maupun kondisi keuangan kelompok KTNA. Hal ini bertujuan agar setiap anggota kelompok KTNA dapat merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap kelompok KTNA.

9.       Mengusahakan tabungan dalam kelompok KTNA.

Sebagai modal untuk berjalannya kegiatan kelompok KTNA diusahakan adanya tabungan anggota dalam kelompok KTNA. Tabungan ini dapat dimanfaatkan untuk modal kerja kegiatan kelompok KTNA yang menghasilkan, dan juga untuk membantu para anggota yang sedang dalam kesulitan. Selain itu juga sebagai sarana belajar bagi anggota untuk berhemat demi masa depannya.

10.   Kekuasaan tertinggi pada Rembug KTNA / Rapat Anggota.

Keputusan apapun yang akan diambil oleh kelompok KTNA harus berdasarkan kesepakatan dalam Rembug KTNA / Rapat Anggota, bukan hanya Pengurus, Pembina atau orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi. Oleh karena itu setiap anggota KTNA wajib menghadiri rapat anggota, karena di sanalah tempat dan saat yang terbaik untuk mengemukakan ide, saran atau penyelesaian suatu masalah.

PENERAPAN ATURAN DAN SANKSI KELOMPOK KTNA

Sebagai kumpulan orang maka kelompok KTNA tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak, baik anggota kelompok KTNA sendiri ataupun pihak lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur hubungan antar individu di dalam kelompok KTNA, sehingga tidak terjadi kecemburuan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain.

AD / ART kelompok KTNA merupakan rambu - rambu bagi anggota kelompok KTNA itu sendiri yang membatasi perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota kelompok KTNA. Aturan kelompok KTNA bisa dijadikan landasan bertindak bagi anggota, pengurus maupun pihak lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung.

Pangandaran,  20 Desember 2014

KTNA Pangandaran